Digempur Isu Partai Berbondong-bondong Gabung Pemerintah, Anies Pastikan NasDem-PKS-PKB Tetap Oposisi

Jakarta, tvOnenews.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan memastikan tiga partai yang mengusungnya tetap menjadi oposisi di rezim selanjutnya kendati isu kooptasi hampir seluruh partai gabung Koalisi Pemerintah marak diperbincangkan.

Bahkan, dia menegaskan tiga partai tersebut akan mengajukan hak angket lewat DPR RI atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Bismillah, Insyaallah yang tiga partai ini (NasDem, PKB dan PKS), partai perubahan itu solid akan mengusung hak angket," ujarnya saat ditemui di Jakarta Utara, dikutip Senin (4/3/2024).

"Toh kita masih menunggu sampai hasil pemilu semuanya selesai kan kita belum selesai," sambung dia.

Eks Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan saat ini Koalisi Perubahan fokus terhadap pengajuan hak angket, belum sampai ke tahap selanjutnya.

Pengajuan hak angket ini pun akan bekerja sama dengan PDIP. Anies memastikan dalam waktu dekat ini akan dilakukan finalisasi pengajuan hak angket.

"Kita tunggu. Mudah-mudahan dalam hari-hari ke depan akan final," tandas dia.

Diberitakan sebelumnya, Co-captain Timnas Pemenangan AMIN Sudirman Said mengatakan ada perbincangan yang meluas di publik terkait ajakan hampir seluruh partai politik bergabung ke Koalisi Pemerintah dan hanya menyisakan satu atau dua partai saja sebagai oposisi.

"Ada satu perbincangan di luar seolah-olah yang akan dilakukan adalah mengajak hampir seluruh partai dalam satu koalisi besar kemudian menyisakan satu atau dua," ungkap dia di Jakarta, dikutip Senin (4/3/2024).

Sontak Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan ini pun menilai langkah tersebut bukan pikiran yang sehat dalam menjaga demokrasi.

"Pertama, pemilu ini kan belum selesai jadi kita tunggu sampai selesai. Tapi saya berharap bahwa yang menang pemerintah, yang kalah jadi penyeimbang," ujarnya.

Memang jika ada satu atau dua partai yang kalah kemudian pindah ke Koalisi Pemerintah wajar menurut Sudirman.

Akan tetapi, jika ada upaya mengooptasi hampir seluruh partai maka akan menjadi masalah ke depan.

"Kalau niatnya mengooptasi hampir seluruh partai kemudian menjadi kekuatan besar, apalagi dengan niat-niat buruk, itu menurut saya bukan hal yang baik dan mesti dijadikan concern bersama oleh masyarakat," tegas dia.

Eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia ini pun mengaku tidak tahu siapa dalang dibalik upaya mengooptasi seluruh partai gabung ke pemerintah.

"Tidak tahu siapa yang melakukannya tapi yang bahaya ini kan ada satu pola kooptasi pada kekuatan. Kemarin CNN memberi satu kalimat bahwa presiden kita itu sudah menjadi master of cooptation. Jadi mengooptasi seluruh kekuatan dengan cara mengafiliasikan bahkan bukan hanya eksekutif tapi juga legislatif dikontrol, yudikatif dikontrol," tandas dia. (agr/nsi)