Interupsi di Rapat Paripurna, PKS dan PKB Minta Hak Angket Digulirkan

Jakarta, tvOnenews.com - Fraksi PKS dan Fraksi PKB melayangkan interupsi dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 pada Selasa (5/3/2024).

Interupsi soal hak angket itu dimulai dari politikus PKS Aus Hidayat Nur. Dia meminta DPR RI menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

“Sebagian masyarakat agar DPR RI menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah masalah dalam penyelenggaran Pemilu 2024,” kata Aus dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).

Legislator Dapil Kalimantan Timur itu menuturkan berbagai kecurigaan dan praduga muncul di tengah masyarakat terkait kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu. Aus menyebut hal tersebut harus segera direspons oleh DPR.

“Jika memang kecurigaan atau praduga masyarakat itu terbukti bisa ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang dan jika tidak terbukti ini bisa mengklarifikasi dan menjaga integritas pemilu,” jelas Aus.

Sementara itu, politikus PKB Luluk Nur Hamidah mengatakan pihaknya juga mendukung hak angket digulirkan. Dia menyebut hak angket bisa membongkar dugaan pemilu curang.

“Saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses Pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat, kejujuran, keadilan, etika yang tinggi,” ujar Luluk dalam rapat.

Sebagai salah satu pihak yang merasakan gerakan reformasi 1998, Luluk mengaku belum pernah melihat proses pemilu yang separah Pemilu 2024.

“Saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini,” ujarnya.

Dia pun mengecam atas pihak-pihak yang memobilisasi aparat negara hanya untuk memenangkan salah satu paslon capres-cawapres. Meskipun hal itu memiliki relasi keluarga.

“Sekali lagi kita tidak boleh tinggal diam. Jangan pernah menjadi penghianat dan mengkhianati daulat rakyat,” tandas Luluk. (saa/nsi)