PKS Nilai Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Bikin Lemah Daya Beli Masyarakat

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam menyebut perubahan ketentuan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025 kontraproduktif dengan kondisi daya beli masyarakat saat ini.

Sumber PPN terbesar berasal PPN dalam negeri, berupa konsumsi masyarakat dan PPN impor, yang merupakan konsumsi bahan modal dan bahan baku bagi industri. 

Artinya kenaikkan tarif PPN selain akan lebih melemahkan daya beli masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan tekanan bagi perekonomian nasional.

“Dengan tarif PPN yang belum lama dinaikkan jadi 11 persen saja daya beli masyarakat langsung anjlok, bagaimana jadinya jika tarif PPN dinaikkan kembali? Otomatis masyarakat akan menjadi korban,” ungkap Ecky kepada media, Rabu (13/3/2024).

Salah satu poin dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) adalah pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 11 persen yang diberlakukan mulai 1 April 2022 dan 12 persen berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025.

Setelah PPN dinaikkan, dia menilai akan langsung berdampak pada daya beli masyarakat yang makin menurun.

Pada 2022, imbuhnya, menurunnya daya beli masyarakat terlihat dari porsi konsumsi rumah tangga yang sebagian besar digunakan untuk barang habis pakai.

Artinya pendapatan yang diperoleh hampir seluruhnya untuk beli makanan dan perlengkapan rumah tangga.

Kemudian pada 2023 tren penurunan daya beli masyarakat masih berlanjut.

“Fenomena mantab (makan tabungan) masyarakat menengah pada 2023 menjadi isu yang hangat,” lanjut Ecky.

Adanya hal tersebut sesuai dengan hasil survei konsumen yang dilakukan Bank Indonesia di mana rasio konsumsi kelompok dengan pengeluaran di bawah Rp5 juta sebagian besar mengalami penurunan. 

Penurunan paling dalam dicatatkan oleh kelompok pengeluaran Rp2,1 juta – Rp3 juta diikuti kelompok pengeluaran Rp4,1 juta – Rp5 juta.

Tarif baru PPN, kata dia, justru malah akan mendorong inflasi tinggi yang mengindikasikan harga-harga barang/jasa semakin mahal. Pada kelanjutannya akan membuat daya beli masyarakat makin terpuruk.

“Para pelaku industri dari golongan ekonomi atas akan dengan mudah menaikan harga barangnya ketika tarif PPN bahan baku industrinya meningkat. Pada akhirnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah sebagai konsumen yang akan menanggung secara langsung kenaikan tarif PPN,” tutup Ecky. (agr/nsi)