Tolak Kecurangan dan Penggelembungan Suara, Massa GMJB Minta Bawaslu DKI, Bawaslu RI dan DKPP Turun Tangan

Jakarta, tvOnenews.com - Massa Gerakan Mahasiswa Jakarta Bergerak (GMJB) melakukan aksi bakar ban di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI sebagai bentuk protes atas penyelenggaraan Pemilu yang penuh kecurangan.

"Kami melakukan aksi dan kesekian kalinya mendesak Bawaslu DKI untuk memeriksa tindak kecurangan dan penggelembungan suara yang terjadi di Pileg 2024 khususnya diwilayah DKI," kata Koordinator Gerakan Mahasiswa Jakarta Bergerak, Febrianes di depan Kantor Bawaslu DKI, Rabu (13/3/2024).

Ia menilai, kecurangan dan penggelembungan yangvterjadi saat ini jelas-jelas merusak nilai nilai demokrasi.

Febrianes mencontohkan pada pileg DPRD DKI dalil 8 yang terjadi banyak kecurangan dan penggelembungan suara yang merusak makna demokrasi yang sesungguhnya.

"Kami meminta Bawaslu DKI maupun Bawaslu RI melakukan tugas dan fungsinya, serta mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku," tegasnya. 

Sebelumnya, kata dia GMJB juga melakukan aksi di KPU Jaksel dan KPU DKI saat rekapitulasi berlangsung.

"Tuntutan kami tetap sama bahwa ada kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif (TSM) yang telah nyata- nyata terjadi dan kami juga sudah berdiri surat kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara  Pemilu (DKPP) untuk ikut turun tangan," harapnya.

Sebelumnya diberitakan ada Dua calon legislatif (caleg) Partai Golkar Muhammad Anwar dan Avner Kadriatama Raweyai yang telah melaporkan kepada Bawaslu DKI mengenai adanya dugaan money politik dan kecuarannyang terjadi di daerah pemilihan (dapil) 8 DKI Jakarta.

"Selain melaporkan dugaan kecurangan dalam Pileg 2024, kami juga melaporkan adanya penggelembugan suara," kata Avner kepada wartawan di kantor Bawaslu DKI, Kamis (7/3).

Ia menyebutkan semua bukti-bukti sudah dikumpulkan dan diserahkan ke Bawaslu DKI terutama yang terkait kecurangan dan penggelembugan suara.

"Kami sangat percaya dengan Bawaslu dan kami juga meminta KPU DKI membuka secara jujur dan adil. Karena, kami melihat banyaknya kebanggaan perhitungan kecamatan hingga kota," ungkapnya.

Saat ini, lanjutnya bukti bukti kecurangan sudah disampaikan mulai dari C hasil, D hasil baik dari TPS, Kecamatan dan Kabupaten/ Kota.

"Semua bukti kita beberkan dan serahkan ke Bawaslu DKI. Kami berjuang buka masalah menang atau kalah, tapi menegakkan keadilan dalam Pemilu," ujarnya.

Keduanya, baik Anwar maupun Avner meminta kepada Bawaslu DKI agar segera mengambil langkah tegas mengusut kasus tersebut. Karena kasus ini mengakibatkan hilangnya suara mereka.

Keduanya juga akan melaporkan hal ini ke DPD dan DPP Partai Golkar dengan membawa sejumlah bukti, berupa c hasil dan c plano. Ia bahkan menyebut sudah mengumpulkan 3.612 c plano. (ebs)