Pemerintah Minta 27 RUU Kabupaten/Kota Tidak Diperluas, Wamendagri: Bisa Membuka Munculnya Isu Lain

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menyatakan bahwa Pemerintah meminta agar pembahasan terhadap 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota tidak diperluas kecuali dalam hal perubahan dasar hukum, penataan kewilayahan, dan karakteristik daerah.

Pembahasaan RUU tersebut disampaikan John Wempi saat menghadiri rapat kerja (raker) Komisi II DPR bersama Pemerintah dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Senin (1/4/2024).

"Pemerintah pada prinsipnya meminta agar tidak memperluas pembahasan terhadap 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) ini di luar dari perubahan dasar hukum, penataan kewilayahan, dan karakteristik daerah," kata John Wempi dilansir tvOnenews.com dari Antara.

Dia menjelaskan bahwa Pemerintah pada dasarnya menghormati dan menghargai inisiatif DPR RI dan setuju untuk melakukan pembahasan terhadap 27 RUU Kabupaten/Kota.

Namun, dengan catatan bahwa pembahasan tersebut terbatas pada perubahan dasar hukum yang masih berdasarkan pada UUD Sementara 1950.

Selain itu, pembahasan juga mencakup penataan kewilayahan yang meliputi wilayah kabupaten/kota.

Selanjutnya, pembahasan juga mencakup karakteristik daerah seperti ciri kewilayahan/geografis, potensi sumber daya alam, suku bangsa, dan budaya.