Jakarta, tvOnenews.com - Perusahaan infrastruktur asal Brunei Darussalam, Brunergy Utama, menggagas proyek ambisius untuk membangun kereta cepat yang menghubungkan Brunei, Malaysia, dan Indonesia.

Bahkan, kereta cepat ini nantinya akan terkoneksi langsung ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Brunergy Utama menyebut proposal proyeknya itu sebagai Trans Borneo Railway.

Apabila terwujud, proyek kereta cepat ini akan membentang sepanjang 1.620 kilometer dari barat hingga timur, melintasi tiga negara Asia Tenggara yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia.

Kereta cepat Trans Borneo yang akan diproyeksi memiliki kecepatan hingga 350 kilometer per jam.

Proyek kereta cepat ini diperkirakan akan menghabiskan biaya sebesar US$70 miliar atau sekitar Rp 1.115 triliun.

Tahap pertama pembangunan proyek ini rencananya akan menghubungkan Pontianak, Kalimantan Barat dengan Kuching dan Kota Kinabalu, ibu kota negara bagian Sarawak dan Sabah di Malaysia.

Selanjutnya, disusul penghubung distrik Tutong di Brunei Darussalam, serta pesisir barat dan utara pulau tersebut.

Tahap kedua proyek ini akan melanjutkan ke bagian selatan, menghubungkan Tutong dengan provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, termasuk kota Samarinda dan Balikpapan.

Selanjutnya, proyek ini akan diproyeksikan mencapai ibu kota Indonesia di masa depan (IKN).

Tanggapan Presiden Jokowi

Trekait hal tersebut, Presiden Joko Widodo belum baru-baru ini telah memberikan tanggapan.

Jokowi mengatakan, sampai saat ini belum ada komunikasi dari pihak terkait mengenai rencana pembangunan megaproyek ambisius tersebut.

“Belum (komunikasi), tetapi saya tahu itu sudah ada (rencana proyek kereta cepat). Itu perencanaan lama,” kata Jokowi kepada di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/4/2024).

Terpisah, Menteri Pekerjaan Umum Malaysia Alexander Nanta Linggi pada bulan November lalu, kabarnya telah menerima proposal awal proyek tersebut.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyetujui alokasi dana khusus untuk melakukan studi kelayakan terhadap rute-rute di Sabah dan Sarawak.

Tetapi, Perdana Menteri Sarawak Abang Johari Openg menyatakan bahwa pemerintah negara bagian Sarawak belum secara resmi diajak bicara oleh Brunergy untuk membahas proyek tersebut.

Di pihak lain lain, Menteri Transportasi dan Komunikasi Informasi Brunei Shamhary Mustapha mengungkapkan bahwa proposal tersebut juga belum dibahas secara resmi di tingkat pemerintah. (rpi)