Bawaslu Vonis PPK Cilincing hingga KPU DKI Melanggar, Demokrat Jakarta Yakin Kursi Kembali

Jakarta, tvOnenews.com - Majelis sidang Bawaslu DKI Jakarta memutuskan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cilincing, Jakarta Utara, KPU Kota dan KPU Provinsi DKI melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Dapil 2 Jakarta Utara. 

PPK Cilincing, KPU Kota dan KPU Provinsi dinilai telah melakukan kekeliruan dalam pendistribusian, penginputan data D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi DKI tanggal 4 Maret 2024 di Dapil II Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. 

Bahkan, KPU Kota dan KPU Provinsi tidak mengakomodir keberatan saksi Partai Demokrat sehingga menyebabkan dugaan penggelembungan/kenaikan jumlah suara pada partai tertentu di beberapa TPS di wilayah dalam Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atas perolehan suara dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara. 

Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Demokrat DKI Jakarta, Yunus Adhi Prabowo mengapresiasi putusan majelis hakim Bawaslu DKI yang dibacakan oleh Burhanudin dalam sidang yang digelar Kamis (4/4/2024) di Kantor Bawaslu DKI Jakarta. 

Sidang untuk perkara Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu No.003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024 itu menyatakan Terlapor I, II dan IV terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat, Kecamatan, Kota dan Provinsi. 

"Sehingga Majelis hakim memberikan teguran kepada Terlapor I, II dan IV untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Keputusan tersebut tentunya membuat kami senang," ujar Yunus Adhi Prabowo dalam keterangannya, Jum'at (5/4/2024). 

Menurutnya, putusan hakim dalam sidang Bawaslu itu semakin menegaskan bahwa hakim telah memeriksa secara objektif bukti dokumen dan materi yang kami sampaikan diterima oleh majelis sidang. 

Pihaknya berharap, kejadian serupa tidak terulang karena sangat merugikan waktu, merugikan nama baik. 

"Kemudian untuk supremasi hukum pun menjadi direndahkan dengan adanya kejadian ini. Semoga ini tidak terjadi lagi,” katanya. 

Menurutnya, putusan Bawaslu ini akan menjadi bukti dalam persidangan selanjutnya, terutama untuk dugaan tindakan pidana yang juga dilaporkan ke Gakkumdu. Termasuk dalam proses persidangan sengketa di Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) hingga Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Nanti dilihat sejauh mana prosesnya, karena selain pelanggaran etik, ada juga pelanggaran pidananya. Sisi lain kami juga melaporkan ke DKPP untuk masalah etiknya, supaya betul-betul ini menjadi pelajaran agar tidak disepelekan oleh para penyelenggara Pemilu supaya diproses sampai tuntas,” ungkapnya.

Sementara, Sekretaris Bappilu Demokrat Jakarta, Firmansyah menegaskan putusan Bawaslu itu akan diajukan sebagai bukti pada Mahkamah Konstitusi dan juga sebagai dasar bukti Laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).

"InsyaAllah rencananya setelah sidang selesai, kami akan melanjutkan ke DKPP. Dengan adanya pelanggaran administrasi ini, terkuak adanya pelanggaran etik, terkait selanjutnya dan sebagainya kita lihat situasinya seperti apa nanti. 

Harapannya, nantinya semoga di MK bisa lebih jelas dan terang benderang kasus. Sehingga apa yang menjadi hak Partai Demokrat, yaitu kursi legislatif Dapil 2 bisa didapatkan kembali," tandasnya. (agr/aag)