Menkeu Blak-blakan di Depan Hakim: Bantuan Kemasyarakatan Presiden Bukan dari Perlinsos

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa penyaluran bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) bukan merupakan bagian dari perlindungan sosial (perlinsos), melainkan ditujukan untuk penguatan ketahanan dan stabilitas harga pangan.

“Penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui Bapanas bukan merupakan bagian dari perlinsos. Namun, ditujukan untuk penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan,” kata Sri Mulyani di hadapan hakim konstitusi dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Lanjutnya menjelaskan, bantuan pangan melalui Bapanas termasuk ke dalam fungsi ekonomi di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), alih-alih fungsi perlinsos.

Pada tahun 2023, imbuh Menkeu, Bapanas mempunyai anggaran Rp10,12 triliun dan sudah memberikan bantuan pangan kepada 21,53 juta keluarga penerima manfaat.

Adapun pada tahun 2023, Bapanas mempunyai anggaran sebesar Rp10,12 triliun dan sudah memberikan bantuan pangan kepada 21,53 juta keluarga penerima manfaat. 

Pemberian tersebut dilakukan oleh Perum Bulog selama September-November 2023 berupa pemberian 10 kilogram beras.

“Dalam proses pencairan alokasi bantuan pangan yang dimohonkan oleh Bapanas, diperlukan review oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk menjamin akuntabilitas dari permohonan yang diajukan,” katanya.