Jaringan Damai Papua Sebut Rancangan Pengamanan di Tanah Papua Harus Libatkan Enam Pemerintah Provinsi

Manokwari, tvOnenews.com - Jaringan Damai Papua (JDP) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera merumuskan rancangan pengamanan di Tanah Papua. 

Jaringan Damai Papua menyebut rancangan pengamanan di Tanah Papua lebih soft dengan melibatkan enam pemerintah provinsi antara lain Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Barat Daya.

Hal tersebut menjadi solusi dalam menyelesaikan konflik sosial politik yang kerap menimbulkan korban jiwa dari TNI-Polri maupun Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Tidak bisa kepala daerah di Tanah Papua hanya berpandangan bahwa keamanan regional adalah porsi tanggung jawab TNI dan Polri semata," kata Juru Bicara JDP Yan Christian Warinussy di Manokwari, Jumat (12/4/2024). 

JDP memiliki pandangan pengambilan kebijakan negara dan keputusan politik dengan menempatkan personel TNI-Polri untuk operasi pengamanan di Tanah Papua masih bersifat abu-abu.

Oleh karena itu, kata Warinussy, diperlukan desain pengamanan yang terakomodasi melalui Peraturan Presiden sebagai penjabaran dari amanat Pasal 5 dan 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.