Jakarta, tvonenews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu melakukan evaluasi terkait pengawasan dalam proses penyelenggaran pemilihan umum (pemilu).

Hal itu disampaikan Hakim Mahkamah Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam putusan sidang MK terkait sengketa pemilu 2024, Senin (22/4/2024).

Awalnya Enny menegaskan jika Bawaslu telah melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan perihal syarat batasan usia calon wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka yang diajukan oleh pemohon.

"Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya dugaan pelanggaran pemilu atas ditetapkannya keputusan KPU 1632/2023 dengan alasan KPU telah menerima pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak sesuai," kata Enny.

"Laporan-laporan dimaksud telah ditindaklanjuti. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Bawaslu beserta jajarannya telah melakukan tindak lanjut terhadap laporan-laporan yang didalilkan Pemohon," tambahnya.

Disisi lain, Enny menilai bahwa dalam hal ini sebagian penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu terkesan formalistik. Maka ia menegaskan perlu adanya evaluasi mendalam yang dilakukan Bawaslu.