MK Klaim Endorsement Jokowi ke Prabowo Gibran Tak Langgar Hukum

Ridwan mengatakan seorang presiden seharusnya membatasi diri tampil di hadapan publik yang bisa dipersepsikan sebagai dukungan terhadap paslon tertentu.

"Menurut Mahkamah, mutlak diperlukan kerelaan presiden petahana untuk menahan/membatasi diri dari penampilan di muka umum yang dapat diasosiasikan atau dipersepsikan oleh masyarakat sebagai dukungan bagi salah satu kandidat atau paslon dalam pemilu," jelas Ridwan. 

"Kesediaan atau kerelaan presiden yang demikian, serta kerelaan para petahana di level masing-masing yang menghadapi kemiripan situasi dengan kondisi pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 ini merupakan faktor utama bagi terjaganya serta meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia," sambungnya. 

Ridwan menambahkan pihaknya juga tidak bisa memberikan sanksi hukum ketika presiden memberikan endorsement untuk paslon tertentu.

"Tentunya tidak dapat dikenakan sanksi hukum kecuali apabila wilayah kerelaan demikian telah terlebih dahulu dikonstruksikan sebagai norma hukum larangan oleh pembentuk undang-undang," tuturnya.(saa/lkf)