KPPS Dinilai Tak Paham, Caleg Golkar di Riau Kehilangan 4.505 Suara

Viktor menjelaskan mekanisme pencoblosan telah diatur di dalam ketentuan Pasal 53 Angka 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Pemilihan Umum.

Dalam beleid itu disebutkan tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik atau nama partai politik serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon dari partai politik yang bersangkutan dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari partai politik yang mencalonkan. 

Selain itu, Viktor menyebut terdapat beberapa anggota KPPS yang terdaftar sebagai anggota partai politik. 

Hal ini dibuktikan dengan terdaftarnya nama anggota KPPS di Sistem Informasi Politik (Sipol), yaitu berkaitan dengan data keanggotaan partai politik.

“Untuk membuktikan pelanggaran atau kecurangan tersebut kami tim kuasa hukum Idris Laena sudah menyiapkan alat bukti yang akan membuktikan adanya pengalihan suara Idris Laena ke partai politik oleh KPPS,” kata eks Tim Kuasa Hukum KPU RI dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 lalu.

Viktor kini tidak lagi menjadi tim hukum KPU setelah perkara perselisihan hasil pemungutan suara (PHPU) diputus oleh MK pada tanggal 22 April 2024.

Adapun sidang pertama caleg Golkar itu telah digelar pada tanggal 29 April 2024.