PDIP Beri Sinyal Bakal Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jakarta, tvOnenews.com - PDI Perjuangan (PDIP) memberi sinyal akan menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal itu disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai acara Halalbihalal TPN Ganjar-Mahfud. Dia menyebut keputusan Ganjar yang memilih menjadi oposisi itu mencerminkan sikap partai.

Menurutnya, pilihan Ganjar yang memilih berjuang dari luar pemerintahan juga bagian dari mengabdi kepada bangsa dan negara. Hal itu sejalan dengan sikap kenegarawanan PDIP.

“Ya tentu saja karena ini merupakan sikap kenegarawanan, sikap yang sangat baik bahwa pemilu pun tidak pernah melunturkan sikap dari PDIP, PPP, Perindo dan Hanura dan Pak Ganjar dan Prof Mahfud di dalam berdedikasi, mengabdi kepada bangsa dan negara,” kata Hasto di Posko TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).

Dia mengatakan mengabdi kepada bangsa dan negara tidak harus berada di dalam pemerintahan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan.

“Ruang pengabdian itu begitu luas. Misalnya, di dalam memperjuangkan tegaknya supremasi hukum, memperkuat meritokrasi agar berjalan, berlembaga,” tuturnya.

“Terlebih saat ini juga sedang dilakukan persiapan pilkada serentak. Menjaga Pemilu 2024 menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagaimana kedaulatan yang berada di tangan rakyat tidak boleh dirampas dengan cara apapun,” lanjut Hasto.

Sebelumnya, kader PDIP sekaligus mantan capres nomor urut 3 di Pilpres 2024 Ganjar Pranowo menegaskan akan menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal itu ditegaskan Ganjar di hadapan pimpinan partai politik pengusungnya dan pimpinan TPN Ganjar-Mahfud dalam acara Halalbihalal TPN Ganjar-Mahfud.

“Kita tidak akan pernah berhenti untuk mencintai republik ini. Kita akan mengawal dengan benar dan saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini (Prabowo-Gibran),” kata Ganjar di Posko TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).

Kendati demikian, mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan tetap menghormati pemerintahan Prabowo-Gibran. (saa/nsi)