Evaluasi Pemilu 2024, Anggota DPR PDIP: Hampir 70 Persen Komisioner KPU Tidak Layak

“Ketika tim saya meminta hasil dari TPS misalnya. Mereka minta, Pak, Rp25 juta. Alasan untuk foto kopi. Kita minta PDF-nya. Di sini, Pak, enggak ada PDF. Enggak ngerti kalian PDF. Ini realita, Pak. Realita. Jadi menurut saya KPU itu gagal, Pak, bekerja utuk hal-hal SDM. Tolong, Pak, dicermati,” jelasnya.

“Logika saya Pak, kalau KPU daerah kota itu begitu, berarti ke atas juga begitu Pak. Tidak mungkin berani mereka kerja dengan cara amburadul begitu kalau tidak atasnya juga begitu sebagian,” tambah Junimart.

Lebih lanjut, Junimart juga menyebut koordinasi dan komunikasi antara KPU dengan Bawaslu berantakan. 

Kata dia, Bawaslu sampai tidak bisa mendapatkan akses data secara menyeluruh, seperti data DPT hingga Silon. Padahal, Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilu.

Junimart menyebut salah satu evaluasi yang bisa dilakukan adalah melarang mantan komisioner Bawaslu menjabat sebagai komisioner KPU.

“Sekarang banyak kejadian selesai dari Bawaslu, 2 periode, masuk Bawaslu, selesai Bawaslu, masuk KPU. Akhirnya menciptakan mentalitas yang tidak punya integritas. Nah ini menjadi PR dari Pak Mendagri juga ya untuk mengkritisinya sebagai pemerintah,” tandas dia. (saa/muu)