Kenaikan Biaya UKT Kena Pantau Pemerintah, KSP: Tetap Jadi Perhatian

Jakarta, tvOnenews.com - Masalah kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di beberapa universitas kena pantau pemerintah.

Hal ini diungkapkan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin.

Menurutnya, masalah UKT akan dibahas pada pekan depan.

"Kami nanti Senin baru dapatkan poin, tetep akan jadi perhatian," ujar Ali Ngabalin, Jumat kemarin, (17/5/2024).

Hanya saja Ali mengaku tidak tahu apakah masalah kenaikan UKT tersebut akan dibawa ke dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi, atau hanya di level kementerian saja.

"Selasa itu ada beberapa agenda, nanti kita coba, karena nanti baru Senin ada jadwal, pertemuan akan bahas banyak," bebernya.

Sebelumnya Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan rapat dengan pendapat umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Perwakilan BEM SI dari Unsoed, Maulana Ihsan Huda menyampaikan kedatangan mereka untuk mengadukan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di beberapa universitas ke DPR RI.

Menurutnya, menilai kenaikan UKT dari pihak kampus tidak masuk akal. Bahkan, kenaikannya bisa mencapai 5 kali lipat dari biasanya.

"UKT di Universitas Jenderal Soedirman ini naik melambung sangat jauh. Kenaikan bisa 300 sampai 500 persen," kata Maulana saat RDPU dengan Komisi X, Kamis (16/5/2024).

Lanjutnya menjelaskan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan sejumlah audiensi dengan pihak kampus. Akan tetapi, mereka hanya menurunkan UKT sebesar Rp 81 ribu.

"Menurut kami masih belum menjawab segala tuntutan kami. Contohnya balik lagi di fakultas saya itu untuk golongan terbesar hanya turun Rp 81 ribu," bebernya.

Presiden Mahasiswa UNS, Agung Luki Praditya mengatakan pihaknya juga mengalami hal serupa. Di fakultas kedokteran misalnya, semula biaya UKT hanya Rp 25 juta kini menjadi Rp 200 juta, naiknya 8 kali lipat lebih," kata Agung.

"Kebidanan tahun sebelumnya Rp 25 juta, hari ini di UNS ketika masuk kebidanan IPI paling rendah adalah Rp 125 juta yang di mana naiknya 5 kali lipat," ungkapnya.

Lebih lanjut, Agung menambahkan pihaknya pun berharap agar DPR bisa membantu keluhan mereka.

Sebaliknya, mereka juga meminta adanya aturan penetapan UKT yang rinci mengenai setiap golongan.

"Di Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 Pasal 7, PTN dapat menetapkan tarif UKT lebih dari besaran UKT pada setiap program studi diploma dan sarjana. Hari ini sangat dipertanyakan, ya, bagaimana penetapan UKT itu sendiri," pungkasnya. (aag)