Peta Politik Pilkada 2024 Makin Panas Usai Bobby Gabung Gerindra, Pengamat Singgung PDIP Bakal Manfaatkan Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia Igor Dirgantara menanggapi peta politik Pilkada 2024, pemilihan gubernur (Pilgub) Sumatera Utata (Sumut) yang memanas seusia Bobby Nasution masuk Partai Gerindra.

Dia menilai PDI Perjuangan (PDIP) berpotensi memanfaatkan Edy Rahmayadi selaku petahana untuk menghadapi Wali Kota Medan Bobby Nasution 

Selain Edy, menurutnya, PDI Perjuangan diisukan berpotensi mengusung kadernya sendiri, antara lain Djarot Saiful Hidayat atau Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. 

Namun, dia mengatakan untuk mengusung kader sendiri tidak mudah menghadapi Pilkada 2024.

"Itu nggak mudah karena logistik dan koalisi, peta koalisi, kalau Edy dan Bobby mudah membentuk koalisi, karena memang dia petahana di sana," kata Igor saat dihubungi di Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Menurutnya, selain memiliki elektabilitas yang tinggi, calon kepala daerah perlu memiliki logistik kuat.

Dalam hal itu, dia menegaskan nama yang paling mungkin ada di Pilgub Sumut adalah Edy dan Bobby.

"Sudah pasti salah satu yang dihadapi Bobby itu Edy," katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobby Nasution mendeklarasikan dirinya bergabung dengan Partai Gerindra sebagai kader ketika mendaftarkan diri untuk maju menjadi bakal calon Gubernur Sumatera Utara ke Kantor DPD Partai Gerindra, Medan, Sumatera Utara, Senin (20/5/2024).

Pendaftaran Bobby itu pun diinformasikan oleh akun Instagram DPD Partai Gerindra Sumatera Utara dengan mengunggah foto Bobby Nasution. 

Bobby saat itu juga menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra.

Di sisi lain, Politisi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira pun mengatakan bahwa dari sejumlah nama yang berpotensi diusung dalam Pilgub Sumut, Edy Rahmayadi menjadi salah satu nama yang masuk ke dalam radar.

"Ada beberapa yang sedang melakukan proses, termasuk gubernur petahana," kata Andreas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.(ant/lgn)