- Julio Trisaputra-tvOne
Tegas, Puan Dorong Seluruh Fraksi PDIP DPR RI Desak Pemerintah Turunkan UKT
Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani meminta seluruh Fraksi PDIP DPR RI untuk mendesak pemerintah agar menurunkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai terlalu tinggi.
Fraksi PDIP DPR RI diminta mendesak pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
“Mencermati gejolak yang terjadi di berbagai kampus akibat kenaikan UKT dan Iuran Pengembangan Institusi secara drastis, Rakernas V Partai menugaskan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk mendesak pemerintah agar menurunkan mahalnya biaya pendidikan tinggi melalui revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024,” kata Puan saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu (26/5/2024).
Tugas untuk Fraksi PDIP DPR RI itu merupakan salah satu poin hasil rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP.
Selain mengenai UKT, rekomendasi rakernas juga menyinggung sejumlah persoalan bangsa lainnya.
Termasuk di antaranya, Rakernas PDIP mendorong seluruh jajaran PDIP untuk solid bergerak menjalankan program kerakyatan dengan meningkatkan keberpihakan kepada petani, nelayan, buruh, dan seluruh lapisan masyarakat.
Dengan demikian, Rakernas V Partai mendorong Tiga Pilar Partai untuk mempercepat kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui Pokok-pokok Kebijakan Kedaulatan Pangan Partai sebagaimana telah direkomendasikan pada Rakernas IV Partai tahun 2023.
Di samping itu, Rakernas V PDIP mendesak pemerintah untuk melakukan upaya menghadapi krisis iklim dan pemanasan global.
Dalam hal ini, Rakernas mendesak pemerintah pemerintah untuk mengimplementasikan secara serius kebijakan Net Zero Emission dan menghentikan deforestasi.
Poin lainnya rakernas mendesak pemerintah untuk melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan kerja sama investasi, guna menghindari kebijakan pragmatis jangka pendek yang berpotensi mengorbankan kepentingan nasional dan kedaulatan bangsa.