Mahfud MD: Sederet Revisi Undang-Undang Indikasi Berbagi Kekuasaan, Kompensasi Kue Politik

Namun, Mahfud menilai, saat ini cara-cara seperti lebih banyak tidak bagusnya.

"Sebab, cuma akan menimbulkan hal-hal lain yaitu tentang pengendalian oleh pemerintah terhadap kekuatan masyarakat sipil memberikan kritik konstruktif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar dia.

"Hal itu dikarenakan semua sudah dipagari dengan Undang-Undang (UU)," imbuhnya.

Menurut Mahfud, hal itu sebenarnya salah satu contoh proses rule by law, bukan rule of law. 

Jika proses rule of law pemerintah bekerja berdasarkan hukum yang ada, proses rule by law justru kehendak-kehendak pemerintah diatur sedemikian rupa agar memiliki hukum yang mengikat.

"Hal itu membuat pemerintahan yang berkuasa akan sulit dilawan atau sulit dibantah melalui struktur-struktur hukum yang tersedia. Kondisi itu sama seperti rencana perpanjangan usia TNI/Polri atau usulan UU lain yang dapat pula dilihat dalam kerangka yang sama," papar dia.

Karenanya, Mahfud berpendapat, cukup wajar jika masyarakat sipil berprasangka negatif.