Pemerintah Didesak Tak Paksa Karyawan Swasta Ikut Program Iuran Tapera

Jakarta, tvOnenews.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI mendesak pemerintah tidak memaksa karyawan swasta ikut iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan pihaknya mendesak pemerintah melakukan dialog dengan mereka. 

Jika karyawan tersebut tetap menolak, maka pemerintah tidak perlu memaksanya.

"Niatnya kan untuk kebaikan para pekerja dan masyarakat kelas bawah. Karena itu, mereka harus didengar. Kalau ada yang perlu ditampung, pemerintah harus berlapang dada untuk mempertimbangkannya,” kata Saleh dalam keterangan resmi, Rabu (29/5/2024).

Dia menilai program Tapera ini menjadi beban baru bari para pekerja. Sebab, mereka sudah banyak program iuran lain yang bersifat wajib, seperti iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

"Yang jadi kewajiban pengusaha/pemberi kerja 0,5 persen. Sementara, 2,5 persen menjadi kewajiban pekerja,” ujarnya.

Lebih lanjut, pihaknya menilai aturan iuran Tapera ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Sebab, banyak masyarakat yang gajinya di bawah upah minimum, tapi juga membutuhkan perumahan.