Pemerintah Didesak Tak Paksa Karyawan Swasta Ikut Program Iuran Tapera

Jakarta, tvOnenews.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI mendesak pemerintah tidak memaksa karyawan swasta ikut iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan pihaknya mendesak pemerintah melakukan dialog dengan mereka. 

Jika karyawan tersebut tetap menolak, maka pemerintah tidak perlu memaksanya.

"Niatnya kan untuk kebaikan para pekerja dan masyarakat kelas bawah. Karena itu, mereka harus didengar. Kalau ada yang perlu ditampung, pemerintah harus berlapang dada untuk mempertimbangkannya,” kata Saleh dalam keterangan resmi, Rabu (29/5/2024).

Dia menilai program Tapera ini menjadi beban baru bari para pekerja. Sebab, mereka sudah banyak program iuran lain yang bersifat wajib, seperti iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

"Yang jadi kewajiban pengusaha/pemberi kerja 0,5 persen. Sementara, 2,5 persen menjadi kewajiban pekerja,” ujarnya.

Lebih lanjut, pihaknya menilai aturan iuran Tapera ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Sebab, banyak masyarakat yang gajinya di bawah upah minimum, tapi juga membutuhkan perumahan.

"F-PAN mendesak pemerintah untuk mencari solusi terkait masalah ini. Kebijakan apa pun yang ditetapkan pemerintah, sudah semestinya adil dan bermanfaat bagi semua,” jelas Saleh.

Untuk itu, Saleh mendesak pemerintah melakukan kajian komprehensif agar kegiatan ini tidak menimbulkan gejolak sosial.

"Dari pengamatan saya, sejauh ini masih banyak hiruk pikuk dan kebisingan terkait program ini. Meskipun presiden mengatakan bahwa ini sangat baik untuk jangka panjang. Namun, saat ini masih saja ada kicauan yang bernada negatif. Terutama di media-media sosial,” tandas Saleh. (saa/raa)