Wapres Ma'ruf Amin Minta Alokasi Anggaran di Papua Terbuka, Menteri Dalam Negeri hingga Pj Gubernur Disorot Tuntaskan Masalah Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta alokasi anggaran di Papua transparan dan akuntabel. Dia minta Menteri Dalam Negeri, Pj Gubernur, hingga Bupati mengawasi hal tersebut.

Ma'ruf Amin menilai anggaran tersebut benar-benar bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

"Kita ingin anggaran yang sudah diberikan, dialokasikan menjadi sesuatu. Jangan anggaran seperti selama ini, anggaran besar tetapi tidak ada wujudnya di dalam pembangunan," ucap Wapres saat acara 'Tatap Muka dan Dialog Pemerintah dan Masyarakat Provinsi Papua Selatan' di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa (4/6/2024).

Wapres Ma'ruf mengingatkan bahwa pengalokasian anggaran yang sesuai, yakni untuk keperluan masyarakat menjadi sebuah tantangan.

"Kita ingin sekarang ini ketika anggaran itu keluar, masuk ke sini, ke Papua, ada wujudnya, memang untuk kesejahteraan orang papua. ini yang tantangan kita sekarang begitu," jelasnya.

Dia menegaskan hal pertanggungjawaban anggaran melibatkan semua pihak, khususnya bagi jajaran Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).

"Pertanggungjawabannya, juga saya sebagai pengarah, Menteri Dalam Negeri, termasuk Pj gubernur, dan bupati semua. Ini harus betul-betul bahwa anggaran itu ada wujudnya," tegasnya.