Wapres Ma'ruf Amin Minta Alokasi Anggaran di Papua Terbuka, Menteri Dalam Negeri hingga Pj Gubernur Disorot Tuntaskan Masalah Ini

Oleh karena itu, Wapres meminta semua pihak, mulai dari Pj gubernur hingga para bupati agar mampu menunjukkan dengan jelas hasil dari anggaran yang telah dialokasikan. 

Menurutnya, jika anggaran otonomi khusus (otsus) sudah ditetapkan, hasilnya harus dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.

"Jangan sampai anggaran itu kemudian dinyatakan bahwa sudah dianggarkan otsus sekian, tetapi wujudnya tidak ada," kata Wapres.

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Wapres juga menekankan keberadaan dan fungsi pengawasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Oleh karena itu, sekarang ada pengawasannya, BPKP ya ini supaya betul-betul diawasi, ada di Papua Selatan supaya semua anggaran itu ada wujudnya, ada bentuknya, ada pertanggungjawabannya," katanya.

Sebab, dia mengatakan hal tersebut merupakan tanggung jawab besar kepada masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan.

"Ini adalah amanah yang harus kita jalankan," kata Wapres.