Wapres Ma'ruf Amin Minta Alokasi Anggaran di Papua Terbuka, Menteri Dalam Negeri hingga Pj Gubernur Disorot Tuntaskan Masalah Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta alokasi anggaran di Papua transparan dan akuntabel. Dia minta Menteri Dalam Negeri, Pj Gubernur, hingga Bupati mengawasi hal tersebut.

Ma'ruf Amin menilai anggaran tersebut benar-benar bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

"Kita ingin anggaran yang sudah diberikan, dialokasikan menjadi sesuatu. Jangan anggaran seperti selama ini, anggaran besar tetapi tidak ada wujudnya di dalam pembangunan," ucap Wapres saat acara 'Tatap Muka dan Dialog Pemerintah dan Masyarakat Provinsi Papua Selatan' di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa (4/6/2024).

Wapres Ma'ruf mengingatkan bahwa pengalokasian anggaran yang sesuai, yakni untuk keperluan masyarakat menjadi sebuah tantangan.

"Kita ingin sekarang ini ketika anggaran itu keluar, masuk ke sini, ke Papua, ada wujudnya, memang untuk kesejahteraan orang papua. ini yang tantangan kita sekarang begitu," jelasnya.

Dia menegaskan hal pertanggungjawaban anggaran melibatkan semua pihak, khususnya bagi jajaran Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).

"Pertanggungjawabannya, juga saya sebagai pengarah, Menteri Dalam Negeri, termasuk Pj gubernur, dan bupati semua. Ini harus betul-betul bahwa anggaran itu ada wujudnya," tegasnya.

Oleh karena itu, Wapres meminta semua pihak, mulai dari Pj gubernur hingga para bupati agar mampu menunjukkan dengan jelas hasil dari anggaran yang telah dialokasikan. 

Menurutnya, jika anggaran otonomi khusus (otsus) sudah ditetapkan, hasilnya harus dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.

"Jangan sampai anggaran itu kemudian dinyatakan bahwa sudah dianggarkan otsus sekian, tetapi wujudnya tidak ada," kata Wapres.

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Wapres juga menekankan keberadaan dan fungsi pengawasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Oleh karena itu, sekarang ada pengawasannya, BPKP ya ini supaya betul-betul diawasi, ada di Papua Selatan supaya semua anggaran itu ada wujudnya, ada bentuknya, ada pertanggungjawabannya," katanya.

Sebab, dia mengatakan hal tersebut merupakan tanggung jawab besar kepada masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan.

"Ini adalah amanah yang harus kita jalankan," kata Wapres.

Turut hadir pada acara tersebut, yaitu Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Bupati Boven Digoel Hengky Yaluwo, Bupati Mappi Michael Rooney Gomar, Ketua MRP Provinsi Papua Selatan Damianus Katayu, Bupati Merauke 2000-2005 dan 2005-2010 Johanes Gluba Gebze, Bupati Merauke 2016-2021 Frederikus Gebze, Wakil Bupati Merauke 2000-2005 Benyamin Simatupang, Ketua MUI Papua Selatan Muhammad Jufri Thamrin, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Papua Selatan Pastor John Kandam, dan tokoh perempuan Katarina Yaas.

Sementara itu, Wapres didampingi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, PIh. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Setwapres Suprayoga Hadi, Staf Khusus (Stafsus) Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Stafsus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah serta Stafsus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas.(ant/lgn)