Sekjen PDIP Hasto Sindir Keras Kebijakan Baru Presiden Jokowi soal Tapera, Singgung soal Bagi-bagi Izin Tambang untuk Ormas

Hasto juga menambahkan PDIP mendukung Undang-Undang (UU) Tapera pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sebab, PDIP menyadari kebutuhan rumah rakyat harus disediakan oleh negara.

“Karena apapun itu tanggungjawab negara sebenarnya. Jadi jangan sampai kontradiktif, negara mau memungut sesuatu dari rakyat,” ujar Hasto.

Hasto turut menyinggung kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi yang kontradiktif, yaitu mengenai kebijakan iuran Tapera dari gaji karyawan swasta.

Di sisi lain, pemerintah membagikan izin usaha tambang bagi organisasi keagamaan.

“Pada saat yang lain tambang dibagi-bagi, dan ada persoalan terkait keadilan di situ. Ini yang menciptakan kontradiktif, padahal seharusnya seluruh sumber kekayaan alam kita dipakai sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia,” tandasnya.(saa/lkf)