TNI/Polri Diminta Investigasi Penyalahgunaan Fasilitas Negara oleh Purnawirawan

Jakarta, tvOnenews.com - Kasus penyalahgunaan fasilitas TNI-Polri disoroti Koordinator Kawan Indonesia, Darmawan menjelang ramai pembahasan RUU TNI dan RUU Polri dan Pilkada serentak, yang diduga menyalahgunakan fasilitas yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi anggota aktif TNI. Fasilitas tersebut meliputi walpri (pengawal pribadi) dan supir pribadi. 

"Tindakan ini jelas-jelas melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI-Polri, apalagi ramai isu pembahasan RUU TNI-Polri jangan ini jadi beban kelembagaan," ungkap Koordinator Kawan Indonesia (KAWI), Darmawan.

Sebagaimana diketahui, fasilitas walpri dan supir pribadi dikhususkan bagi anggota aktif TNI-Polri yang sedang bertugas.

"Penyalahgunaan fasilitas TNI-Polri oleh purnawirawan yang tidak lagi mengabdi bagi negara adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang tidak dapat ditolerir. Pimpinan TNI-Polri harus melakukan investigasi menyeluruh dan mengambil tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku", tegasnya.

Kasus ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara penggunaan fasilitas negara dengan peruntukannya, yang bisa merusak citra TNI-Polri di mata publik.

"Penyalahgunaan fasilitas seperti ini juga menunjukkan adanya ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi," jelasnya.

Ia menduga bahwa praktek penyalahgunaan fasilitas oleh purnawirawan TNI-Polri ini sudah berlangsung lama dan melibatkan banyak oknum. 

"Kami menerima laporan bahwa banyak purnawirawan yang masih menggunakan walpri dan supir pribadi untuk urusan-urusan pribadi mereka. Ini adalah masalah serius yang harus segera ditangani," ujarnya.

Ia menegaskan agar pihak TNI-Polri dapat segera menyelesaikan kasus ini dengan transparan dan adil. 

"Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membersihkan institusi militer dan Polri dari praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan," tegasnya.

Menurutnya, dampak dari kasus ini tidak hanya merugikan institusi TNI-Polri, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas dan profesionalisme," ungkapnya.

Baginya, penting bagi TNI-Polri untuk menunjukkan komitmennya dalam menegakkan disiplin dan aturan tanpa pandang bulu.

"Dengan adanya langkah-langkah tegas dari pihak Pimpinan TNI-Polri, diharapkan kejadian penyalahgunaan kekuasaan seperti ini tidak lagi terjadi, dan institusi militer dan kepolisian dapat terus berfungsi dengan integritas tinggi demi kepentingan dan keamanan negara," harapnya. (ebs)