Sempat Mendukung di Era Presiden SBY, PDIP Kini Menolak Iuran Tapera Era Presiden Jokowi

Jakarta, tvOnenews.com - PDIP secara tegas menolak kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mewajibkan karyawan swasta dipotong 3 persen.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkap penolakan dari pihaknya ditengarai kondisi ekonomi rakyat yang tengah tak stabil.

Tak hanya itu, pihaknya juga menyinggung anggaran bantuan sosial (bansos) yang turut berdampak terhadap kemerosotan ekonomi rakyat.

“Kita kan baru pemulihan ini setelah Pemilu dana terkuras dan bansos melunjak habis-habisan, ya dalam situasi itu recovery dulu dong,” tegas Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024).

“Termasuk kemampuan ekonomi rakyat yang belum pulih sehingga hal itulah yang dikritisi oleh PDI Perjuangan,” sambungnya.

Di sisi lain, Hasto menyebut jika pihaknya sempat mendukung Undang-Undang (UU) Tapera pada masa pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kala itu dukungan diberikan pihaknya mengingat keterbutuhan rumah bagi rakyat saat itu.