DPR Minta Izin Travel Haji dan Umrah Nakal Dicabut

"Bagi travel yang tidak dapat izin menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah dan haji ya ditindak secara pidana," sambungnya. 

Menurutnya, selain travel nakal, pemerintah juga harus memperketat pengawasan akun media sosial yang secara gamblang masih menawarkan bisa berhaji tanpa antre. 

Bahkan secara terang - terangan mengiming - imingi jemaah bisa berhaji dengan visa lain seperti visa ziarah. 

"Sekarang mereka cukup berani ya. Setiap pagi, setiap bangun pagi di medsos kita sudah ada godaan itu, " Katanya. 

"Kita harus melakukan pengetatan di pihak kita. Intinya, pemerintah melayani jemaah, dan merasa nyaman, aman, dan terlaksana menjadi haji yang mabrur serta barokah," lanjut Marwan. 

Menurut Marwan, problem yang dihadapi jemaah Indonesia baik masuk secara prosedur atau legal 

Hal ini masih tanggung jawab pemerintah.