Kader Muda Golkar Soroti Calon Anggota BPK dari Jalur Parpol

Jakarta, tvOnenews.com - Kader partai Golkar Riko Lesiangi memberikan penilaian khusus terhadap calon anggota BPK RI yang berasal jalur partai politik. Kelemahan sistemik merupakan bawaan dari masa lalu yang harus segera diperbaiki yang mengakibatkan sering terjadinya praktik korupsi, penyebabnya cara pola berpikir cenderung membeli dibanding memelihara.

"Kondisi ini berlangsung bertahun tahun terakumulasi sehingga menjadi penyakit kronis," katanya, Rabu (19/6/2024).

Menurut Riko, persyaratan calon anggota BPK RI masih bersifat normatif tebal kepentingan politik. Ia menegaskan BPK merupakan salah satu lembaga tertinggi dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia dan memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 

"Saatnya memberikan kesempatan kalangan profesional bukan calon via partai politik. supaya mampu berpegang teguh 3 prinsip yakni independensi, integritas dan profesionalisme," katanya.

Penyusunan laporan keuangan memerlukan perjuangan ekstra, kelemahan dalam sistem dan keterbatasan sumber daya manusia/SDM hanya menambah permasalahan demi kepentingan politik baik legislatif mau pun eksekutif yang cenderung di dominasi oleh kader partai politik. 

"BPK lembaga yang diberi mandat konstitusi untuk memeriksa keuangan negara ini harus diisi oleh orang-orang yang mumpuni dan berpengalaman. selain itu calon anggota BPK wajib memiliki nilai kredibel, kompeten, integritas tinggi dan bebas dari keterikatan partai politik, serta profesional di bidang audit keuangan," katanya.

Riko memberikan contoh, di beberapa negara maju, untuk menentukan anggota (National Audit), diperlukan (Public Account Commite) turut menentukan dan penilaian dalam hal kompetensi dan integritas. bukan hal mudah menyajikan laporan keuangan negara ke ruang publik secara akuntabel harus sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP). (ebs)