Masyarakat Sipil Yogyakarta Kirim Surat ke PBNU Agar Cabut Tawaran Pemerintah soal Izin Pengelolaan Tambang, Begini Alasannya

Karena itu, surat ini dikirimkan untuk mengingatkan, menegur dan meminta agar kesalahan ini dikoreksi oleh PBNU serta segera menarik surat persetujuan permohonan izin tambang tersebut. 

"Kalau gak, ormas akan mengalami krisis reputasi dan yang lebih penting umat Indonesia akan mengalami ekstra kerugian lebih lanjut. Bayangkan kalau ormas sudah tidak kritis lagi," ucapnya

Berdasarkan kajian yang dilakukan, kata Masduki, ormas keagamaan tidak punya kompetensi dalam mengelola tambang malah akhirnya mereka jadi broker atau pihak ketiga. Seharusnya, ormas harus menjadi pilar masyarakat sipil bukan korporasi yang punya usaha ekstraktif tambang.

Ditanya soal alasan PBNU menerima tawaran untuk biaya operasional dan infrastruktur, Masduki menilai tidak masuk akal. Ormas seperti NU disebutnya memiliki sumber daya yang besar sekali yang mana sikap voluntarismenya tinggi.