PPI Minta Presiden Jokowi Soroti Penundaan Penetapan Deputi di BPIP, Ini Alasannya

Padahal, publik berharap sebagai Jabatan Publik dari satu lembaga pemerintahan semisal BPIP, proses seleksi ini musti transparan, jangan ada kesan pertemanan dan terdapat aroma konflik kepentingan.

Sebagai lembaga ideologi, BPIP semestinya mempertimbangkan track record calon. 

"Misalnya, Bagaimana sejauh ini calon-calon itu berhidmat dan berkiprah pada ikhtiar pembumian nilai-nilai Pancasila, punya pengetahuan yang mumpuni perihal hiatorisitas dan substansi Pancasila, dan telah menekuni hakikat lembaga ini kemana seharusnya ia digerakkan untuk kepentingan penanaman nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat luas secara terstruktur, sistematis, dan masif serta berkelanjutan di masa kini dan masa depan yang dekat," ucap dia.

"Jadi, jangan hanya berpantokan pada curriculum vitae calon, tapi penelusuran lebih jauh bagaimana keberpihakan dan keterlibatan calon dalam penguatan nilai-nilai Pancaaila sejauh ini, baik secara konseptual, kultural, intelektual, maupun aktual atau keteladanan," tegasnya.

Henro berharap, semoga proses seleksi ini mendapat perhatian serius dari bapak Presiden sebagai Tim Peniiai Akhir, sekaligus yang telah menerbitkan Perpres No. 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

"Karena publik sesungguhnya menanti terseleksinya secara merit system calon Deputi dan JPT Pratama di lingkungan BPIP, agar yang terpilih kelak bukan karena "kedekatan", "perkoncoan", dan seterusnya, tapi karena pertimbangan profesionalitas, pemahaman substansi wawasan Pancasila, dan memiliki militansi dalam membumikan nilai-nilai Pancasila di seantero negeri. Salam Pancasila." tutup Hendro Kawatak.

Sebagai informasi telah beredar kabar Pengumuman Penundaan Penetapan 3 besar yang semestinya diumumkan pada tanggal 21 Juni 2024 dikarenakan masih berlangsung proses rekapitulasi penilaian.