Temuan BPK soal Pinjol di PT Indofarma Meresahkan, Waketum KSPSI Minta Tata Kelola BUMN Dibenahi Serius

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Umum KSPSI Pimpinan Yorrys Raweyai, Arnod Sihite menyoroti tata kelola BUMN yang belakangan makin menjadi sorotan publik.

Dia menyoroti kasus terakhir terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pinjaman online (pinjol) di tubuh PT Indofarma Tbk (INAF).

Arnod menilai BUMN perlu pembenahan tata kelola yang serius. BUMN yang diharapakan jadi tulung punggung penyokong APBN jangan sampai justru menggerogoti APBN.

"Makin ke sini cerita tentang BUMN merugi, banyak masalah ya ujungnya di tata kelola yang buruk termasuk SDM yang ada di dalamnya. Ini harus jadi catatan serius semua pihak terutama pemerintah dan DPR RI. Kasus Indofarma hanya satu yang terungkap dari sekian banyak soal di internal BUMN kita," papar Arnod dalam keterangan yang diterima, Senin (1/7/2024).

Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Percetakan dan Penerbitan dan Media Informasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP PPMI–KSPSI) itu menegaskan BUMN yang terus mengalami kerugian dibubarkan saja sehingga tidak terus-menerus jadi beban  Negara.

"Kita kan berharap BUMN jadi sumber pendapatan APBN. Kenapa malah jadi malapetaka untuk APBN? Dari sisi ini saja sudah seharusnya dievaluasi secara serius. Tidak bisa berdiam saja," tegasnya.

Hal lain yang perlu jadi perhatian saat ini dalam rangka tata kelola BUMN adalah adanya rangkap jabatan di hampir semua BUMN utamanya pada level komisaris.