Minta Keadilan soal Pembagian Kuota Pelayanan Transportasi, Puluhan Operator Jaklingko Ingin Fraksi Demokrat DPRD Turun Tangan

Dia mengatakan, keberadaan Jaklingko memiliki efek yang sangat besar bagi terciptanya lapangan pekerjaan dan membantu permasalahan mobilitas dan kemacetan di Jakarta dengan sistem transportasi yang terintegrasi dan murah.

“Saya berharap agar Pj gubernur dapat turun langsung dalam mengatasi persoalan ini dengan menghadirkan semua pihak yang berkepentingan para operator Jaklingko, Dishub, dan TransJakarta” tegas anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu.

Di samping itu, Desie berharap sisi transparansi dikedepankan dalam mencari solusi. "Harus ada transparansi agar tidak ada pihak yang disalahkan, baik itu pihak TransJakarta atau Dishub. Hal ini untuk menghindari miskomunikasi dan saling curiga. sehingga persoalan bisa segera diselesaikan dengan tuntas," ujar anggota Komisi B DPRD DKI itu.

Dijadwalkannya, pasca menerima laporan tertulis dari para operator. Fraksi Partai Demokrat akan mengirimkan surat pada Komisi B DPRD DKI.

Komisi B, kata dia nantinya akan melakukan pemanggilan pada para operator, Transjakarta dan Dishub.

"Tujuannya agar ada solusi yang bisa diterima kedua belah pihak. Fraksi Demokrat, selalu mendorong agar Daerah Khusus Jakarta dapat bertransformasi menjadi kota global, di mana salah satunya indikatornya adalah mampu menata sistem transportasi kota dengan baik," tutupnya. (lgn)