Kebijakan Anulir Piagam untuk PPDB di Kota Semarang Menuai Protes Orang Tua Siswa

Jakarta, tvOnenews.com - Sejumlah orang tua calon siswa memprotes kebijakan anulir piagam kejuaraan pada pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri di Jawa Tengah 2024 di depan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai diputus secara terburu-buru hingga berdampak terhadap 69 calon siswa.

"Karena sampai sekarang hasil dari pengadilan belum ada. Itu yang kami tuntut, sampai sekarang prosesnya masih berjalan di kepolisian," kata Indah, perwakilan orang tua siswa dilansir dari Antara, Jakarta, Minggu (14/7/2024).

Diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memutuskan menganulir nilai piagam Malaysia International Marching Band Virtual Championship 2022 yang digunakan 69 siswa untuk mendaftar PPDB SMA/SMK karena keabsahan diragukan.

Adapun 69 Colin siswa itu telah mendaftar pada SMA negeri sebanyak 65 orang dan SMK negeri sebanyak 4 orang.

Dengan rincian tersebar di SMAN 1 Semarang, SMAN 3 Semarang, SMAN 5 Semarang, SMAN 6 Semarang, SMAN 14 Semarang, SMKN 7, dan SMKN 6 Semarang.

Melalui piagam tersebut, para siswa semula mendapatkan tiga poin tambahan karena tertulis meraih juara satu.

Namun setelah diverifikasi dalam laman penyelenggara hanya meraih juara tiga sehingga dianulir.

Alhasil, 69 siswa tersebut kehilangan nilai piagam sehingga hanya mengandalkan nilai rapor.

Meski terdapat tujuh calon siswa di antaranya yang lolos daftar ulang karena nilai rapornya mencukupi.

Mereka juga sempat ingin mengganti piagam yang diragukan keabsahannya itu dengan piagam lainnya.

Namun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah menolak karena data sudah terkunci di sistem PPDB.

Rencananya, kata Indah, mereka juga akan mengajukan permasalahan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena putusan anulir piagam itu dinilai tidak adil dan melukai psikologis siswa.

"Rencana kami ke sana (PTUN) karena kami melihat hasil putusan Disdikbud Jateng melukai anak-anak, ada rasa ketidakadilan. Jangan ditanya, anak-anak stres luar biasa waktu pertama kali berita ini muncul," katanya.

Sementara itu, Hevearita mengaku mengundang orang tua siswa tersebut untuk mengetahui duduk persoalan permasalahan.

Pihaknya mengaku akan membantu mencarikan solusi dari permasalahan yang ada.

"Saya minta dokumen lengkap, kami akan klarifikasi lagi duduk perkaranya seperti apa. Karena saya ini ibaratnya seperti wasit. Bisa mengetahui dari sisi ini setelah menerima penjelasan orang tua," kata Ita, sapaan akrabnya.

Rencananya, Hevearita bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan bertemu dengan Disdikbud Jateng pada Senin (15/7/2024) untuk meminta penjelasan atas permasalahan tersebut.

"Tinggal besok menerima penjelasan Disdikbud provinsi seperti apa. Insya Allah besok bisa bertemu, kami akan 'full team'," kata perempuan pertama yang jadi Wali Kota Semarang itu.

Hevearita menegaskan bahwa anak-anak tersebut harus tetap melanjutkan pendidikan, dan Pemerintah Kota Semarang akan terus mendampingi sampai mereka mendapatkan sekolah, baik negeri maupun swasta. (ant/raa)