Jelang Pilkada, Mahfud MD Minta Pemerintah Perkuat Penegak Hukum, Ini Alasannya

Jakarta, tvOnenews.com - Pakar hukum tata negara Prof Mahfud Md menyebut pemerintah harus memperkuat instansi penegak hukum demi mencegah terjadinya korupsi oleh kepala daerah.

Mahfud MD mengatakan, penguatan itu perlu dilakukan,mengingat, ada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung tahun ini.

"Salah satu caranya dengan penguatan KPK dan profesionalisme Polri serta Kejaksaan Agung itu supaya ditingkatkan," kata Mahfud saat ditemui pada diskusi bertajuk "Memperkuat Otonomi Daerah Melalui Pilkada" di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (20/7).

Menurut Mahfud, pilkada serentak tahun ini harus melahirkan pemimpin yang dapat memperkuat masing-masing otonomi daerah. 

Hal itu bakal sulit terjadi jika masih banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

"Kemendagri pernah mengumumkan 62 persen kepala daerah itu terlibat korupsi," ujar Mahfud.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu menambahkan, praktik korupsi terjadi, karena sebelumnya para kepala daerah banyak mendapat bantuan dari pihak tertentu untuk memenangkan kontestasi pilkada.

Setelah terpilih, para kepala daerah tersebut memberikan timbal balik berupa kebijakan yang terkesan menguntungkan pihak-pihak tertentu.

"Yang mengatakan hal itu KPK, 84 persen (korupsi kepala daerah) karena percukongan," kata Mahfud.

Oleh karena itu, tambah Mahfud, penguatan instansi penegak hukum perlu dilakukan agar pemerintah bisa membasmi korupsi tanpa pandang bulu. (ant/dpi)