DPR 'Tekan' Pemerintah Agar Berani Buka-bukaan Buntut PDNS 2 Surabaya Kena Serangan Ransomware

Meski demikian, Sukamta mengingatkan pemerintah tidak melupakan aspek perlindungan data pribadi.

"Kita jangan hanya sibuk aspek keamanan siber dan pemulihannya pasca serangan ransomware. Kita jangan lupa aspek pelindungan data pribadinya," tegas Sukamta.

Sukamta menambahkan pemerintah wajib memberikan update informasi kepada masyarakat terkait kebocoran data.

Hal ini sesuai aturan dalam UU RI Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). 

Dalam Pasal 46 UU PDP dijelaskan bahwa pihak pengelola data pribadi harus memberitahu secara tertulis kepada para subjek data yang bocor dan kepada lembaga Pengawas PDP dalam waktu 3x24 jam.

Sedangkan, saat ini sudah lebih dari batas waktu yang ditentukan.

Pemerintah juga diminta harus merilis pemberitahuan tertulis yang memuat data pribadi yang bocor, kapan, dan bagaimana data itu bocor.