Ada 30 ASN Undur Diri untuk Maju di Pilkada 2024, Mendagri: Saya Minta Secepat Mungkin...

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan hingga saat ini ada 30 aparatur sipil negara (ASN) yang mengajukan pengunduran diri, karena akan maju di Pilkada serentak 2024.

Tito mengatakan, beberapa ASN yang undur diri itu sudah ada yang diganti.

"Sudah 30-an yang mengajukan pengunduran diri, dan kami sedang proses, ada yang sudah kita ganti, seperti Papua Selatan," kata Tito Karnavian di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (26/7).

ASN yang akan maju pada pilkada itu, kata Tito, bakal dikeluarkan surat keputusan pemberhentian jabatannya, dan untuk saat ini Kemendagri sedang tahap proses pemberhentiannya, sekaligus mencari penggantinya dalam waktu secepatnya.

"Yang lain sedang kita proses pemberhentiannya, dan sekaligus mencari penggantinya dalam waktu secepat mungkin," katanya.

Tito mengimbau penjabat kepala daerah lainnya yang memiliki keinginan untuk maju dalam pilkada agar secepatnya memberi tahu Kemendagri supaya bisa secepatnya dicari penggantinya.

Jika ASN tidak mengajukan pengunduran diri, kata dia, kemudian Kemendagri mengetahui lebih dulu hal itu, maka sesuai aturan akan langsung memberhentikan jabatannya tersebut.

"Kepada PJ yang lain sama, yang lain yang akan ikut dalam pilkada saya minta secepat mungkin memberi tahu kepada kita, jangan sampai yang tahu kami duluan, kalau sudah pasti akan mendaftar, kemudian tidak memberitahu kita, ya kami yang akan memberhentikan," katanya.

Tito pun menyampaikan tahapan pemberhentian maupun mencari pengganti penjabat kepala daerah membutuhkan waktu yang cukup panjang melibatkan lembaga-lembaga lainnya, termasuk meminta masukkan dari gubernur atau PJ gubernur.

Kemendagri, kata dia, tidak akan mempersulit atau menghalangi hak politik warga negara yang berstatus ASN, karena itu merupakan haknya yang ingin maju mencalonkan diri dalam pesta demokrasi tahun ini.

"Saya minta secepat mungkin bagi PJ-PJ yang ingin ikut pilkada memberitahu kepada kita, kalau memang yakin kami tidak akan menghalangi hak politik untuk dipilih, tapi secepatnya kita ganti," katanya. (ant/dpi)