Harga Beras Naik, Pemerintah dan DPR Dorong Perbaikan Tata Kelola Pangan

Jakarta, tvOnenews.com – Harga beras di 120 sejumlah kabupaten/kota terus mengalami kenaikan dari Juli 2024 lalu.

Berdasarkan data dari badan panel, harga beras premium naik sebesar 1,99 persen menjadi Rp15.860 per kilogram, sementara beras medium mengalami kenaikan 0,39 persen menjadi Rp13.620.

Harga beras terpantau terus mengalami kenaikan karena rendahnya jumlah produksi dan stok yang terbatas pada musim kemarau.

Kenaikan harga ini akan membebani masyarakat jika tidak ditindaklanjuti pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah harus bisa memastikan keamanan stok beras gar distribusi menjadi lancar.

Ketidaklancaran distribusi ini disebabkan buruknya manajamen pengelolaan pangan.

Pada kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di Kebumen, hasil panen di wilayah tersebut cukup tinggi.

Namun, gudang penyimpanan beras Bulok sangat terbatas sehingga tidak mampu menyerap seluruh produksi beras.

"Sesungguhnya kebutuhan pangan kita mencukupi lho, manakala manajemen pengelolanya dengan baik. Tapi manakala kita tidak paham dimana sub produksi kita mana yang kekurangan kita ketahui disini yang terjadi keributan," ujar Anggota Komisi IV DPR, Sutrisno, Senin (5/8/2024).

Sementara itu anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengingatkan kenaikan beras akan menggerus daya beli masyarakat.

Inflasi nasional berpotensi mengalami kenaikan, untuk itu peran satgas pangan sangat kursial untuk menyerap gabah secara maksimal dan memastikan tidak terjadi penimbunan beras.

Selain itu, penting juga untuk menjaga stabilitas harga beras bagi masyarakat.

"Kita minta satgas pangan menjalankan fungsinya dengan baik bersama Bulog. Segera serap gabah-gabah hasil penen petani di seluruh daerah, agar bisa mengimbangkan hasil sehingga tidak terjadi kenaikan. Memastikan suplai-suplai beras itu merata di seluruh daerah dan masyarakat tidak kesulitan untuk mengakses pangan dengan harga yang terjangkau," ujar Daniel Johan.

Berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan beras, pemerintah berencana membuka impor beras sebanyak 2,2 juta ton.

Padahal dengan tingginya angka produksi beras di Indonesia seharusnya negara bisa berhenti membuka keran impor beras dari negara lain.

Untuk itu Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendorong kolaborasi lembaga-lembaga pangan untuk meningkatkan produk beras dan tidak terus bergantung impor beras dari negara lain.

"Lembaga Lembaga pemerintah ini baik bulok, id food, badan pangan nasional sudah harus mulai berfikir bagaimana agar stok dalam negri itu kita memprioritaskan dari dalam negri, tapi kalua kita mengandalkan impor maka kita tidak akan memperbaiki," ujar Johan Rosihan.

Dalam rangka meningkatkan produksi, Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasludin mendukung gerakan tanam padi yang dilaksanakan di Mamuju Sulawesi Selatan.

Pihaknya melakukan upaya dengan meningkatkan cetak sawah dan menanam padi secara produktif untuk mewujudkan sumberdaya pangan. 

Persoalan kenaikan harga beras terus menjadi masalah yang tak kunjung selesai oleh pemerintah.

DPR RI mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola beras yang dimulai dari hulunya yakni menambah subsidi pupuk serta menambah bibit unggul.

Pada akhirnya, pemerintah diharapkan dapat mencegah kenaikan harga komoditas pangan lainnya di pasaran mengingat ketidakstabilan harga beras dapat memicu kenaikan inflasi. (ppt/iwh)