Pintu Terbuka Lebar Bagi Kaesang Pangerap, Baleg DPR RI Sepakat Syarat Usia Kandidat Pilkada Ikuti Putusan MA

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui aturan batas usia minimal calon kepala daerah dalam revisi UU Pilkada tidak merujuk pada hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dirilis pada Selasa (20/8/2024).

Daftar inventarisasi masalah (DIM) tersebut akan mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) bahwa batas usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak pelantikan.

"Setuju ya merujuk pada putusan Mahkamah Agung, ya? Lanjut?” Kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek saat rapat di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

Dalam pembahasannya, Fraksi Partai Gerindra meminta agar aturan syarat usia calon kepala daerah itu merujuk pada putusan MA.

“Mahkota putusan itu adalah amar putusan. Lagipula tidak ada kewenangan institusi Mahkamah Konstitusi menegasikan putusan Mahkamah Agung. Jadi keputusan MA tetap mengikat," ujar Habiburokhman.

Di sisi lain, Fraksi PDIP keberatan dengan permintaan Gerindra. Pihaknya ingin agar aturan itu merujuk pada putusan MK.

"Jadi teorinya karena calon, ya waktu pendaftaran, penetapan, daftar dan kemudian ditetapkan. Menurut hemat kami, saya baru membaca dan logikanya masuk," kata anggota Baleg DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin.