Bahlil Jadi Ketua Umum Golkar, Luhut Klaim Tak Ada Intervensi Pemerintah

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim tidak ada intervensi dari pemerintah terkait pemilihan ketua umum Golkar periode 2024-2029.

Menurutnya, pemilihan ketua umum Golkar pengganti Airlangga Hartarto itu berjalan dengan baik.

“Saya kan bilang bagus malah, enggak ada intervensi, intervensi siapa,” kata Luhut di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

“Tadi kan semua berjalan baik,” tambahnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu pun berharap penetapan Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum Golkar yang baru bisa membawa Golkar kembali rukun.

“Selamat buat Pak Bahlil, sudah bagus. Golkar guyub lagi, persiapan maju Pilkada November. Saya kira itu biar Golkar top jaya,” jelas Luhut.

Sebelumnya, Bahlil membantah ada intervensi pemerintah terkait penetapannya sebagai ketua umum Golkar periode 2024-2029.

“Yang kedua intervensi pemerintah, intervensi yang mana?” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

“Kalau dibilang ada intervensi dari pemerintah, enggak ada itu,” tambahnya.

Dia pun menyinggung pencalonan ketua umum Golkar terdahulu. Dia menyebut kemenangan para ketua umum Golkar periode sebelumnya itu tidak pernah dapat tuduhan adanya intervensi pemerintah.

“Masa dulu calon-calon Ketua Umum Golkar yang sudah jadi dari Pak JK sampai Airlangga enggak ada tuh istilah itu, tapi kami kebetulan saya jadi menteri kemudian dibilangin intervensi. Enggak ada itu intervensi,” tegas Bahlil.

Menteri ESDM itu menegaskan meskipun dirinya terpilih secara aklamasi, bukan berarti kemenangannya dibantu oleh pemerintah.

“Saya ingin mengatakan ingin menegaskan enggak ada (intervensi), silakan aja di kompetisi, saya juga lebih senang sebenarnya kompetisi, tapi kalau enggak ada ya mau apa lagi,” tuturnya.

“Ini juga bagian dari demokrasi, bukan berarti saya terpilih secara aklamasi itu kemudian tidak demokrasi, demokrasi juga ini,” tambah Bahlil. (saa/muu)