Ikut Turun di Aksi Kawal Putusan MK, Anggy Pasaribu: Demokrasi Itu Milik Rakyat Bukan Cuma Penguasa!

Kendati, tidak seharusnya kepentingan tersebut hanya mementingkan golongan dan kelompok tertentu dengan apa yang diperlihatkan tiga hari belakangan ini, disebut olehnya sebagai pelanggaran serius.

"Ini sudah menjadi pelanggaran serius terhadap konstitusi Indonesia. Demokrasi itu milik rakyat bukan cuma penguasa. Jangan sampai pola pikir penguasa ini menjauhkan publik dari partisipasi pilkada," jelasnya.

Seluruh lapisan masyarakat diminta untuk tetap mengawal putusan MK hingga ditetapkan untuk menjadi aturan KPU untuk syarat pencalonan dan syarat calon, serta menghilangkan sejenak perseteruan di Pilkada Jakarta.

"Ini bukan soal Anies atau Ahok, atau apapun yang terjadi di pilkada Jakarta lagi. Ini soal demokrasi, hal penting yang menjadi hak kita dan harus kita miliki bersama dan pertahankan bersama," kata dia.

Diketahui, aksi kawal putusan MK yang diselenggarakan pada Kamis, 22 Agustus 2024 merupakan imbas dari pembuatan revisi UU Pilkada oleh DPR RI setelah putusan MK mengenai syarat calon dan pencalonan untuk Pilkada Serentak 2024.

Dalam poin-poin revisi undang-undang pilkada, hanya terdapat satu poin yang mengakomodir putusan MK, yakni partai tanpa kursi bisa mengusung pasangan calon di pilkada.

Sementara syarat ambang batas pencalonan dan syarat calon yang harus 30 tahun saat penetapan tidak digubris oleh DPR.(lkf)