Sufmi Dasco Blak-blakan sebut Tak Ada Lagi Paripurna Bahas RUU Pilkada

“Jadi jangan enak-enak saja, ini darurat konstitusi,” tegas Megawati di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Lebih lanjut, Presiden ke-5 RI itu juga mengapresiasi langkah hakim konstitusi dalam mengambil keputusan terhadap gugatan Partai Gelora dan Partai Buruh.

“Kali ini saya sungguh mengapresiasi keberanian hakim MK dalam mengambil keputusan tersebut,” ujar dia.

“Lah kalau kamu mau jadi hakim MK, ya aturan MK yang harus dijalankan, ya kalau enggak berani, ya jangan jadi hakim MK,” sambung Megawati.

Salah satu aksi demo pada Kamis (22/8/2024) itu terjadi di depan Gedung DPR/MPR RI. Massa yang terdiri dari mahasiswa, influencer, buruh, dan sejumlah elemen lainnya menolak RUU Pilkada yang menganulir putusan MK disahkan menjadi UU.

Putusan MK itu menyetujui perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah bahwa partai yang tidak memiliki kursi DPRD bisa mengusung calon di Pilkada.

Selain itu, MK juga menolak syarat usia minimal calon kepala daerah ditetapkan pada saat pelantikan calon. (aag)