Terima Usulan PERPRINDO, Kemenperin Siap Buka-bukaan Transparansi Data Demi Pengembangan Industri di Indonesia

Tidak banyak pelabuhan di luar wilayah Pulau Jawa dapat melayani kapal khsusus ekspor-impor.

Selain itu, perlu dipertimbangkan terkait feeder untuk pengangkutan dari wilayah timur ke Pulau Jawa. 

Disampaikan juga dampak dari pemindahan jalur masuk impor atau pelabuhan tujuan ke wilayah timur yakni adanya penimbunan cargo berlebih terkait dengan dwelling time, leadtime supply yang berdampak pada kenaikan biaya ekonomi tinggi, kemacetan pelabuhan dan antrian panjang untuk proses loading dan unloading, adanya kelangkaan empty lokal container, dan memicu potensi kerusakan barang-barang selama transit yang menyebabkan penurunan kualitas produk. 

PERPRINDO mengusulkan agar Kementerian Perindustrian berkoordinasi untuk mengajak stakeholder lain seperti pelayaran domestik, forwarder, pemilik atau penyedia jasa di TPK, Pelindo, Bea Cukai dan Kementerian Perhubungan untuk berdiskusi terkait kesiapan infrastruktur tersebut.

Hal ini bertujuan untuk kemajuan dan pengembangan industri di Indonesia

Sementara, Wakil Sekjen PERPRINDO Heryanto menambahkan PERPRINDO mendukung kebijakan pemerintah untuk para importir yang mempunyai produksi dalam negeri dan berharap agar pemerintah dapat bijaksana untuk mempertimbangkan pembatasan impor dan pemindahan jalur masuk impor ke wilayah timur Indonesia kepada para pelaku usaha dengan adanya grace periode dalam kebijakan baru. 

Namun demikian, penerapan azas resiprokal dari negara pengekspor harus dihindari karena akan berdampak terhadap industri dalam negeri yg masih mengimpor bahan baku.