- Antara
Gelombang Massa Berjumlah Besar Bakal Unjuk Rasa Bubarkan Muktamar PKB di Bali Hari Ini
Jakarta, tvOnenews.com - Sebanyak 3.000 massa aksi Gerakan Penyelamat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bakal unjuk rasa di hari kedua Muktamar PKB di Bali, Minggu (25/8)..
Koordinator Lapangan Aksi Gerakan Penyelamat PKB Andi Sutomo mengatakan, kumpula peserta unjuk rasa itu merupakan kader PKB yang berasal dari berbagai daerah Indonesia.
“Kurang lebih ada 3.000 massa dari seluruh kader-kader PKB, ada yang dari luar Bali juga, Jawa Timur, Sumatera Utara, Padang, Makassar dan dari lokal Bali sendiri,” kata dia di Kabupaten Badung, Bali, Minggu dini hari.
Andi mengatakan, jumlah tersebut berkali-kali lipat dari aksi yang dilakukan pada hari pertama Muktamar PKB.
Dia pun menegaskan bahwa tujuan unjuk rasa itu tetap sama, yaitu membubarkan Muktamar PKB 2024 dan membawa partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu kembali ke jalan pendirinya, yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Direncanakan, massa aksi akan berkumpul di area Lagoon ITDC Nusa Dua, atau pintu masuk utara menuju lokasi utama kongres tertinggi PKB, yaitu di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC).
Andi menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan untuk mengganggu pariwisata Bali, melainkan hanya ingin haknya sebagai konstituen PKB diberikan.
“Tetap dijaga atau tidak kami tetap aspirasi, kalau dikasih ruang justru lebih aman karena toh kita hanya menyampaikan aspirasi sebagai kader simpatisan, kalau dikasi ruang kan lebih aman,” kata dia.
Sebelumnya, Kepala Polresta Denpasar Kombespol Wisnu Parabowo usai membubarkan massa hari pertama menyampaikan dengan pasti bahwa hari kedua tetap akan dilakukan pengawalan.
Polisi berencana mengawal aksi ini hingga Muktamar PKB 2023 di Bali selesai, sebab ITDC adalah kawasan pariwisata dan objek vital yang tidak boleh terganggu.
“Intinya kami dari pihak pengamanan tidak memberikan masuk, karena kami di dalam operasi ini berada di ring III dan ring II seperti saat tadi ini kegiatan dibuka oleh wakil presiden yang di dalamnya ada Paspampres, jadi tidak ada satu pun diizinkan untuk ada perwakilan masuk,” ujarnya. (ant/dpi)