Mahfud Md Buka Suara Gegara Dharma-Kun Mangkir Panggilan Bawaslu: Pencalonan Batal, Bawa Proses Pidana!

Jakarta, tvOnenews.com - Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md ikut berkomentar terkait pasangan calon Dharma Pongrekun dan Kun Wardana.

Sebagaimana diketahui, pasangan calon independen tersebut terseret kasus pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara ilegal untuk kepentingan syarat lolos seleksi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Maka dari itu, pasangan Dharma-Kun ini beberapa kali dipanggil oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta untuk dimintai keterangan. Akan tetapi keduanya mangkir dari panggilan.

Mahfud menilai upaya mangkir dari panggilan Bawaslu ini berdampak terhadap pencalonannya pada Pilkada Jakarta 2024 menjadi tidak sah.

"Jika sudah dipanggil tiga kali, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana tidak hadir. Bawaslu perlu memutuskan secara in absentia bahwa pencalonannya tidak sah karena pencatutan masif KTP secara melawan hukum," bunyi cuitan Mahfud Md, dikutip tvOnenews.com, Selasa (27/8/2024).

Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga mengatakan pasangan Dharma-Kun juga dapat diproses secara hukum karena telah melakukan tindak pidana.

"Setelah itu dibawa ke proses pidana karena pelanggaran UU PDP, UU ITE, KUHP, dan lain-lain," tandas dia.