Sri Mulyani Koordinasi dengan Prabowo soal PPN 12 Persen

Sebelumnya, Sri Mulyani menyebutkan Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menyadari kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tersebut.

“Sudah disampaikan di dalam kabinet, presiden terpilih maupun presiden sekarang sangat menyadari mengenai UU HPP itu,” kata Sri Mulyani saat Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dalam UU HPP disebutkan bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU HPP, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10 persen diubah menjadi 11 persen yang sudah berlaku pada 1 April 2022, dan kembali dinaikkan 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025.

Kendati demikian, UU HPP juga memberikan ruang untuk mengubah PPN menjadi paling rendah 5 persen dan maksimal 15 persen.

Pemerintah menargetkan untuk meningkatkan pendapatan negara sebesar 6,4 persen pada tahun depan, yakni menjadi Rp2.996,9 triliun.

Dari jumlah itu, Rp2.490,9 triliun di antaranya berasal dari penerimaan pajak.

“Nanti akan kita lihat potensi ekonomi, rasio pajak, ekstensifikasi dan lain-lain,” bebernya.