Gerindra Sebut Isu Keretakan Jokowi-Prabowo Sengaja Diproduksi Orang-orang yang Beda Pandangan

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan isu keretakan hubungan antara Presiden RI Joko Widodo dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto sengaja diproduksi oleh pihak-pihak tertentu untuk membuat kedua pemimpin itu tampak berbeda pandangan.

"Bukan hanya membantah, tetapi isu itu sengaja diproduksi untuk seolah-olah ada perbedaan pandangan di antara kedua pemimpin kita," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Dia meluruskan bahwa komunikasi yang terjalin antara Jokowi dengan Prabowo justru sangat baik dan lancar. 

"Saya harus katakan bahwa komunikasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi sangat baik, sangat lancar," ujarnya.

Dia menyebut bahwa komunikasi sehari-hari kedua pemimpin itu untuk membicarakan berbagai hal juga berlangsung intens.

"Bahkan saya catat dalam minggu-minggu ini komunikasi itu sehari bisa dua kali ketemu, untuk hal yang penting sampai hal-hal yang sifatnya ringan dikomunikasikan," tuturnya.

Dia mengatakan bahwa Jokowi bahkan berencana untuk hadir dalam penutupan acara rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Gerindra yang digelar pada Sabtu (31/8) malam.

"Pak Prabowo meminta Pak Jokowi hadir di penutupan Rapimnas, dan Pak Jokowi menyanggupi InSya-Allah akan hadir," kata dia.

Sebelumnya (27/8), Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi membantah isu keretakan hubungan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

"Tidak benar sama sekali. Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dengan Pak Jokowi sebagai presiden yang masih menjabat hari ini hubungannya sangat baik, sangat mesra," ujar Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Adapun pada Senin (26/8), Staf Khusus (Stafsus) Presiden Juri Ardiantoro menyatakan bahwa isu keretakan hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merupakan upaya adu domba yang sengaja dirancang untuk mengganggu keberlanjutan pemerintahan.

"Jika ada upaya mengadu domba dengan nyata-nyata mengatakan hubungan Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih saat ini retak adalah upaya mengganggu agenda keberlanjutan pemerintahan,” katanya.(ant)