Diduga Banyak Manipulasi Proyek Sekolah, DPR Desak Kemendikbudristek dan PUPR Lakukan Audit: Ada Sekolah Anggarannya Rp1,8 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com - Beberapa anggota Komisi X DPR RI menyoroti dugaan adanya manipulasi dalam proyek pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) sekolah yang didanai melalui program DAK fisik.

Mereka mendesak Kemendikbudristek untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian PUPR guna melakukan audit menyeluruh terhadap implementasi program ini.

Ketimpangan dalam pelaksanaan proyek sarpras sekolah dianggap sebagai salah satu penyebab ketidakmerataan kualitas pendidikan di berbagai daerah.

Anggota Komisi X DPR, Muhammad Nur Purnamasidi, menyoroti bahwa salah satu masalah utama dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi adalah ketimpangan sarpras di sekolah-sekolah.

Ia juga mengungkapkan bahwa data administrasi infrastruktur sekolah yang tercatat di portal Krishna Bappenas tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Hal itu disampaikan Nur Purnamasidi dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.

"Data yang dimasukkan ke Krishna tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Yang dieksekusi justru sekolah yang masih bagus, sedangkan yang rusak tidak tersentuh. Jadi, manipulasi administrasi sering terjadi karena ketimpangan sarpras ini. Perlu ada tindakan agar data bisa diperbandingkan dengan kondisi sebenarnya," ujarnya pada Kamis (29/8/2024).