Soal Muktamar Tandingan, Garda Bangsa PKB: Kami akan Bubarkan Secara Paksa

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Otonom Kepemudaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Garda Bangsa mengecam soal munculnya isu akan digelarnya Mukhtamar tandingan. 

Ketua Umum Dewan Koordinator Nasional Garda Bangsa Tommy Kurniawan mengatakan, Muktamar tandingan yang direncanakan akan digelar pada awal November 2024 merupakan Mukhtamar ilegal dan tidak berdasarkan hukum. 

Di mana, menurutnya, Muktamar PKB yang resmi adalah pada saat digelar di Nusa Dua, Bali dengan terpilihnya kembali Muhaimin Iskandar menjadi Ketum PKB. 

"Kami menyatakan sikap bahwa muktamar terdebut adalah ilegal, muktamar tersebut tidak berdasarkan hukum, tidak memiliki dasar konstitusi yang jelas," kata Tommy saat Konferensi Pers di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8). 

Tommy menegaskan, jika Muktamar tandingan tersebut resmi digelar, maka Garda Bangsa secara tegas akan melakukan pembubaran paksa terhadap acara tersebut. 

"Kami akan membubarkan secara paksa apabila ada orang-orang yang ingin menggelar muktamar tandingan atau menganggu Partai Kebangkitan Bangsa," tegasnya. 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Garda Bangsa, Muhammad Rodli Kaelani menambahkan, bahwa Mukhtamar yang digelar pada 25-26 Agustus di Bali kemarin merupakan Muktahmar yang legal sesuai dengan AD/ART PKB. 

Maka dari itu, Rodli mengungkapkan, akan melakukan somasi terhadap Event Organizer atau penyelenggara acara serta tempat dilangsungkannya Mukhtamar tandingan tersebut. 

"Kami juga seperti dikatakan Ketum, berkoordinasi dengan Aparat untuk menindaklanjuti jika isu-isu Muktamar tandingan yang konyol tersebut akan dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu," ungkapnya. 

Diberitakan sebelumnya, tersiar kabar bahwa akan adanya Muktamar PKB tandingan yang dilakukan oleh mantan-mantan kader pasca Muhaimin Iskandar terpilih kembali menjadi Ketum PKB. 

Hal itu disampaikan oleh Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB, Lukman Edy.

"Menurutnya muktamar tandingan tersebut akan berlangsung pada 2-3 September di Jakarta serta dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Kami punya rencana muktamar yang akan kami buat dibuka oleh PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), dan nanti ditutup oleh Presiden," kata Lukman di Jakarta, Selasa (27/8).

Dengan demikian, Lukman mengatakan bahwa belum ada obrolan antara pihaknya dengan istana terkait rencana mengundang Presiden tersebut.

"Kami matangkan dulu, baru kami lapor presiden, dan kami melaporkan kepada PBNU," ujarnya.

Disisi lain, Abdul Malik Haramain selaku sekretaris dalam forum ini mengatakan ada 168 Dewan Pimpinan Cabang dan puluhan Dewan Pimpinan Wilayah PKB yang menginginkan muktamar ulang, sebab mestinya kongres tertinggi PKB digelar dengan dukungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Kekuasaan Muhaimin Iskandar itu memunculkan pengambilan keputusan partai yang selalu tertutup, tidak melibatkan banyak orang terutama para kyai dan ulama sampai ke tingkat paling bawah,” kata dia di Kabupaten Badung, Bali, Minggu dini hari.

Selain itu pemecatan terhadap tokoh-tokoh senior PKB seperti Yahya Cholil Staquf, Yaqut Cholil Qaumas, dan Lukman Edy juga menjadi alasan sebagian kader memberi mandat untuk menggelar muktamar ulang. (aha/dpi)