Ramai Partai Politik Tak Ingin Jadi Oposisi Pemerintah, Pengamat: Karena Tidak Dapat Reward dari Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) menyoroti dinamika partai politik yang hingga kini makin banyak yang enggan menjadi oposisi dari pemerintah.

Hensat menilai, alasan banyaknya parpol yang enggan menjadi oposisi dikarenakan kurangnya dukungan dari masyarakat saat Pemilu, sehingga kursi parlemen mereka tak meningkat.

"Faktor parpol kini menolak untuk menjadi oposisi menurut saya karena tak ada reward yang signifikan dari rakyat," kata Hensat, Minggu (1/9).

"Memang oposisi membantu masyarakat menyuarakan kritiknya, namun kenyataannya suara parpol yang menjadi oposisi justru turun, enggak dipilih juga" lanjutnya.

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu mencontohkan dua partai politik yang menjadi oposisi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu PKS dan Partai Demokrat.

Hensat melihat, kedua partai itu dinilai tidak mendapatkan dukungan yang signifikan di Pemilu. Padahal kedua parpol kerap memberikan masukan yang kritis kepada pemerintah.

"Reward dari rakyat saat menjadi oposisi terakhir didapatkan oleh PDI Perjuangan yang menang saat pemilu 2014, setelah itu otomatis oposisi tenggelam," kata Hensat.

"Lihat PKS hanya naik tiga kursi di parlemen tahun ini, Demokrat bahkan turun kursinya, itu menunjukkan bahwa menjadi oposisi belum tentu didukung penuh oleh rakyat," imbuhnya.

Hensat menilai, saat ini tidak ada istilah oposisi jika membicarakan politik di Indonesia.

Ia mengatakan, justru saat ini hanya ada istilah kekuatan di luar pemerintahan. Namun, ia mengatakan istilah itu sering diartikan rakyat sebagai oposisi.

"Di Indonesia menurut saya tidak ada istilah oposisi, adanya kekuatan di luar pemerintahan. Tapi jika didukung oleh rakyat, harusnya suaranya parpol oposisi naik ya," ujar Hensat.

Hensat mengatakan, oposisi tetap dibutuhkan oleh pemerintah. Sebab, ketiadaan oposisi jelas akan membuat rakyat sulit untuk menyampaikan aspirasi serta masukan untuk pemangku kebijakan.

"Tapi, jika ingin menyelamatkan parpol dari misalnya sandera politik, ya harus kadernya yang bergerak sendiri untuk menyadari akan kebutuhan oposisi itu tanpa intervensi dari penguasa, rakyat tidak bisa menyelamatkan parpol," tutup Hensat. (rpi/dpi)