Akibat Isu Mukhtamar PKB Tandingan, Garda Bangsa dan Banser, Pagar Nusa Saling Gesekan

Jakarta, tvOnenews.com - Baru-baru ini Badan Otonom dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah memanas imbas dari adanya kabar akan digerlarnya Mukhtamar tandingan dari para mantan Kader PKB. 

Badan otonom yang dimaksud Garda Bangsa dari PKB dan Banser, Pagar Nusa yang merupakan Badan Otonom dari PBNU. 

Dimana Garda Bangsa sebelumnya telah menyampaikan sikap terhadap kabar akan ada Mukhtamar PKB tandingan yang direncanakan digelar pada awal Bulan November ini. 

Tak tanggung-tanggung Garda Bangsa siap untuk membubarkan secara paksa seandainya agenda Mukktamar tandingan tersebut resmi digelar. 

"Kami akan membubarkan secara paksa apabila ada orang-orang yang ingin menggelar muktamar tandingan atau menganggu Partai Kebangkitan Bangsa," Ketua Umum Dewan Koordinator Nasional Garda Bangsa Tommy Kurniawan di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2024). 

Menurut Tommy acara tersebut merupakan Mukhtamar ilegal dan tidak berdasarkan hukum. Sebab, Mukhtamar PKB yang resmi adalah pada saat digelar di Nusa Dua, Bali dengan terpilihnya kembali Muhaimin Iskandar menjadi Ketua Umum atau Ketum. 

"Kami menyatakan sikap bahwa muktamar terdebut adalah ilegal, muktamar tersebut tidak berdasarkan hukum, tidak memiliki dasar konstitusi yang jelas," ujarnya. 

Bahkan Tommy juga secara tegas menyatakan perang jika ada yang menganggu PKB dan digelarnya Mukhtamar tandingan tersebut. 

"Jadi, kalau skenarionya adalah perang, maka kita siap, Garda Bangsa seluruh Indonesia sudah menunggu komando. Kalau memang harus perang kita perang, kita siap melawan," tegasnya. 

- Banser dan Pagar Nusa Meladeni Tantangan Garda Bangsa

Setelah pernyataan Tommy tersebut santer diberitakan, Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan Pagar Nusa (PN) pun segera bereaksi dengan cepat. 

Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Satkornas) Banser Gus Syafiq Syauqi mengatakan, bahwa dirinya mempertanyakan maksud pernyataan perang dari Garda Bangsa tersebut. 

Dimana, dirinya tidak ingin terprovokasi atas serus tersebut dan memilih untuk melakukan tabayun dengan pimpinan Garda Bangsa. 

"Kami, Banser dan Pagar Nusa meniatkan untuk tabayun ke Tommy. Biar kami paham duduk perkaranya, konteksnya bagaimana," kata Gus Syafiq. 

Gus Syafiq menyarankan, lebih baik Garda Bangsa menganggap ini sebagai koreksi atas perjalanan partai di bawah kepemimpinan Cak Imin selama belasan tahun dan agar membantu PKB untuk menyelesaikan masalahnya serta tidak menarik Badan Otonom dari NU. 

Sebab, sambungnya, Anshor sendiri tidak terlibat dan tidak ada sangkut pautnya dengan Politik praktis. 

"Ansor ini ormas, tidak terlibat politik praktis. Kalau ngajak perang karena konflik internal partai malah aneh. Lebih baik Garda Bangsa bantu selesaikan masalah internal PKB, koreksi diri,” ucapnya. 

Disisi lainKetua Umum Pagar Nusa (PN) Gus Nabil Haroen mengatakan kalau memang dalam proses tabayun benar Garda Bangsa mengajak perang Banom NU, pihaknya siap menerimanya.

“Kita lihat saat tabayun, kalau benar ya kita terima saja. Kalau mau konfrontasi fisik Banser dan Pagar Nusa siap-siap saja, kita borong. Tinggal Garda Bangsa tentukan tempatnya, kapan dan di mana,” ujarnya.

Kendati demikian, Gus Nabil dan Gus Syafiq sepakat akan melakukan konsultasi ke PBNU terlebih dahulu untuk meminta arahan dan pertimbangan untuk menanggapi hal tersebut.

“Dalam waktu dekat kami akan ke PBNU, minta penrtimbangan minta arahan. Kita satu komando,” tandasnya. 

- Rencana Muktamar PKB Tanding dari Mantan Kader PKB

Rencana digelarnya Muktamar tandingan ini muncul usai Muhaimin Iskandat terpilih kembali menjadi Ketum pada saat Muktamar PKB di Nusa Dua, Bali pada 25-26 Agustus kemarin. 

Adapun rencana Mukhtamar PKB tandingan ini disampaikan langsung oleh Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB, Lukman Edy.

Menurutnya, muktamar tandingan tersebut akan berlangsung pada 2-3 September di Jakarta serta dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Kami punya rencana muktamar yang akan kami buat dibuka oleh PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), dan nanti ditutup oleh Presiden," kata Lukman di Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Dengan demikian, Lukman mengatakan bahwa belum ada obrolan antara pihaknya dengan istana terkait rencana mengundang Presiden tersebut.

"Kami matangkan dulu, baru kami lapor presiden, dan kami melaporkan kepada PBNU," ujarnya.

Disisi lain, Abdul Malik Haramain selaku sekretaris dalam forum ini mengatakan ada 168 Dewan Pimpinan Cabang dan puluhan Dewan Pimpinan Wilayah PKB yang menginginkan muktamar ulang, sebab mestinya kongres tertinggi PKB digelar dengan dukungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Kekuasaan Muhaimin Iskandar itu memunculkan pengambilan keputusan partai yang selalu tertutup, tidak melibatkan banyak orang terutama para kyai dan ulama sampai ke tingkat paling bawah,” kata dia di Kabupaten Badung, Bali, Minggu dini hari.

Selain itu pemecatan terhadap tokoh-tokoh senior PKB seperti Yahya Cholil Staquf, Yaqut Cholil Qaumas, dan Lukman Edy juga menjadi alasan sebagian kader memberi mandat untuk menggelar muktamar ulang. (aha/aag)